STOP JUAL - BELI JABATAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PATI

Jaringan Kerja LSM Kabupaten Pati mendesak dilakukannya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengisian perangkat desa




Pati, RadarMuria.Com-     "Stop Jual - Beli Jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Pati", begitu bunyi spanduk yang diusung Jaringan Kerja LSM Kabupaten Pati saat audiensi di gedung DPRD kabupaten setempat, Sabtu (6/11).

Audiensi berlangsung di ruang rapat, dihadiri Komisi A DPRD dan Asisten Pemerintahan bersama Bagian Bina Pemdes.

Jaringan Kerja LSM terdiri atas gabungan beberapa LSM itu, mendesak DPRD Kabupaten Pati untuk terlibat langsung melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan pengisian perangkat desa.

Ketua PIN-RI (Personal Informasi Negara - Republik Indonesia) eks Wilayah Karesidenan Pati, Soegiarto, yang turut dalam audiensi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian LSM dalam menyikapi proses pengisian perangkat desa agar tidak terjadi praktek jual - beli jabatan oleh pihak - pihak.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati, Hardi, memimpin jalannya audiensi


"Demi memperoleh perangkat desa yang kredibel, profesional, akuntabel dan berintegritas", jelas Soegiarto kepada RadarMuria.

Maka, menurutnya, perlu ada pengawasan yang melekat untuk menghindari adanya praktek KKN yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Harus ada pengawasan melekat, bukan pengawasan sepakat. Untuk meminimalisir penyimpangan atau terjadinya permainan", tegasnya.

Ketua PIN-RI eks Wilayah Karesidenan Pati, Soegiarto, A.Ma.Pd


Soegiarto juga meminta agar pelaksanaan ujian tertulis yang dijadwalkan pada 21 November mendatang, dilaksanakan secara transparan dan hasilnya dapat dijamin.

"Kami meminta agar begitu ujian selesai, hari itu juga diumumkan hasilnya", pinta Soegiarto.

Terkait ujian tertulis itu, hingga kini belum ada keputusan dari Pemerintah Kabupaten Pati terhadap metode yang akan digunakan. Termasuk keputusan adanya MoU (Memorandum of Understanding) dengan pihak ke-tiga, dalam hal ini universitas yang ditunjuk, dalam pelaksanaan ujian tertulis.

Untuk itu, pihaknya juga meminta, agar Pemerintah Kabupaten Pati segera memutuskan metoda ujian, mengingat tahapannya sudah berjalan  dan tinggal pelaksanaan ujian.

Jaringan Kerja LSM yang terdiri atas PKP, FMPKP, PIN-RI, Ganesha Institut, Brantas, GNPK dan KPPN itu, juga menyampaikan memorandum berisikan pernyataan sikap, yaitu mendesak supaya DPRD Kabupaten Pati terlibat langsung melakukan fungsi pengawasan dalam setiap proses seleksi. 

Berikutnya, melibatkan secara langsung LSM dalam kepanitiaan tingkat kabupaten, sebagai representasi publik.

Kemudian, hasil ujian tulis agar diumumkan langsung usai pelaksanaan.

Serta, memproses secara hukum apabila ditemukan praktek jual - beli kelulusan /jabatan perangkat desa, dengan pembuktian terbalik.

Tahun ini, ada 109 desa di Kabupaten yang membuka lowongan atau pengisian perangkat desa secara serentak mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 45 Tahun 2020.

(RM. Usman)

0 komentar:

Post a Comment

Powered by Blogger.