KADES DUKUHSETI : PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH HARUS DIDUKUNG SDM MUMPUNI

Kepala Desa Dukuhseti, Ahmad Rifa'i



Pati, RadarMuria.Com      Pelaksanaan program pemerintah, khususnya bidang peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, implementasinya harus didukung dengan kesiapan sumberdaya manusia (SDM) yang baik dan mumpuni.

Hal itu diungkapkan Kepala Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti, Ahmad Rifai, menanggapi kegiatan Sinergitas Program Kerja Pj Bupati Pati Tahun 2022 - 2023, di Kecamatan Dukuhseti, beberapa waktu lalu.

"Ada satu masukan terhadap program Laporbup yang digagas pak bupati, bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan, harus didukung dengan SDM aparatur pemerintah yang baik", ungkap Ahmad Rifai, Kamis (06/10).

Terhadap keberadaan Laporbup, yang membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan aduan ataupun penyampaian informasi, agar tidak disalah-gunakan, yang sifatnya mengarah pada tindakan provokatif.

"Harus selektif terhadap adanya aduan, masukan dan kritik masyarakat", pintanya.

Sehingga, menurut Rifai, adanya Laporbup tidak dijadikan celah bagi oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab, merugikan pihak lain.

Rifai juga menyinggung DTKS, yang menjadi persoalan klasik bagi pemerintah desa, karena belum ada solusi riil manakala terjadi kondisi darurat yang dialami warga.

"Secara nyata misalnya, ada warga yang harus dilayani terkait kesejahteraan sosialnya, contoh KIS, dia harus masuk DTKS terkebih dahulu. Sementara ketika dimasukkan belum tentu langsung bisa memperoleh akses pelayanan, melainkan menunggu persetujuan dari pusat", ujar Rifai.

Juga terkait BLT atau sejenisnya, dia menambahkan, seringkali terjadi masalah di lapangan karena rata - rata warga sudah masuk daftar penerima bantuan lainnya.

"Kami di desa tidak bisa berbuat apa - apa, karena data itu dari atas", tambahnya.

Ironisnya, lanjut Rifai, banyak yang mengira bahwa untuk penerimaan bantuan tersebut, data yang disajikan tergantung oleh Rt maupun perangkat desa.

"Hal inilah yang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat", tuturnya.

Rifai berharap, dilakukan evaluasi data agar bantuan tepat sasaran. Sehingga polemik bantuan untuk masyarakat tidak terjadi dan pemerintah desa sebagai tumpuan kebijakan program  pemerintah, dapat menjalankannya dengan baik dan benar.

(RM. Usman :/@Gus)

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.