ANGGOTA BPD PERLU PENINGKATAN KAPASITAS

Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Pati, Soegiharto, AMa.Pd



Pati, RadarMuria.Com                Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu adanya peningkatan kapasitas. Terlebih BPD merupakan lembaga yang berlegalitas dan berpayung hukum sangat jelas dan kuat.

Demikian dikatakan Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Pati, Soegiharto, Senin (03/01/22).

Landasan hukum itu, sebut Soegiharto, antara lain Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014.

"Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran dan fungsi penting. Didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 dan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 4, yaitu melaksanakan fungsi pemerintahan di desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis", sebutnya.

Tugas dan fungsi BPD, lanjut Soegiharto, meliputi bidang pelayanan, yakni menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada Pemerintah Desa.

Bidang regulasi, tambahnya, yaitu melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bersama Kepala Desa.

"Juga bidang pemberdayaan, antara lain pembangunan fisik, moral maupun spiritual", tambah Soegiharto.

Namun demikian, dia mengungkapkan, secara arti dan fungsi anggota BPD selama ini dirasa masih belum sesuai yang diharapkan, sebagaimana telah diamanatkan undang - undang atau regulasi yang mengaturnya.

"Seakan - akan, BPD hanya merupakan lembaga pelengkap. Ini karena kurangnya pengertian dan pemahaman pihak terkait", ungkapnya.  




Oleh karena itu, mantan Kepala Desa Kebowan ini berharap, Pemerintah Kabupaten Pati  segera mengalokasikan  kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bersama, antara BPD dan Pemerintah Desa.

Selain bertujuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia masing - masing anggota BPD dan Pemerintah Desa, juga dalam rangka  mewujudkan fungsi koordinasi, komunikasi yang baik dan menyamakan persepsi.

"Sehingga tercipta keharmonisan dalam mengelola jalannya pemerintahan desa demi kepentingan masyarakat. Dan terjaganya kondusifitas wilayah yang aman, tenang dan nyaman", ucap Soegiharto.

Pihaknya juga meminta  Pemerintah Kabupaten Pati untuk mempertimbangkan  adanya uang kehormatan dan memperhatikan peningkatan kesejahteraan anggota BPD.

"Selama ini masih jauh dibawah UMR Kabupaten Pati yang saat ini lebih dari 1.9 juta rupiah per bulan. Untuk anggota BPD sebesar 1.75 juta rupiah per tahun, masih dipotong pajak. Sudah selayaknya untuk ditingkatkan dan dianggarkan melalui ABPD Kabupaten Pati", tegasnya.

Setidaknya, imbuh Soegiharto, dapat disetarakan atau seimbang dengan tugas dan fungsi anggota BPD.

Kepada jajaran ABPEDSI, Soegiharto berpesan, agar tetap semangat, iklas dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian terhadap ibu pertiwi, khususnya di desa masing- masing.

"Demi pembangunan dan kepentingan masyarakat. Insyaallah tuhan akan memberi kesejahteraan dalam diri dan keluarga kalian", pesan Soegiharto, singkat.

(RM. Usman)

0 komentar:

Post a Comment

Powered by Blogger.